Moh. Nawawi Ishaq.
Oleh : Moh. Nawawi Isha

Beberapa pekan belakangan ini kita masih diperdengarkan dan dipertontonkan berbagai kisruh tentang Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos) baik itu Tunai atau Non Tunai ditengah-tengah masyarakat, padahal dalam situasi yang sangat tidak menentu masyarakat kita menghadapi pademi Corona atau Covid-19 saat sekarang ini. Seyogya untuk memutus mata rantai virus ini memerlukan kerjasama semua pihak dan mengindahkan instruksi atau anjuran pemerintah dan fatwa para ulama atau para tokoh lintas Agama seperti melakukan Sosial Distancing dan Physical Distancing, namun kenyataan nya terbalik malah upaya-upaya melakukan langkah preventif atau memerangi Covid-19 menjadi kurang terfokus karena di satu sisi kebutuhan akan sandang pangan masyarakat juga harus menjadi skala prioritas ketika kebijakan pemerintah menekan masyarakat untuk selalu tetap tinggal dirumah masing-masing.

Sangat memprihatinkan memang kondisi ini ternyata ditengah pademi Covid-19 masih saja ditemukan kasus contoh Desa saya dan tidak menutup kemungkinan di Desa lain juga persoalannya mungkin persis sama, ada beberapa oknum aparat Desa atau mitra Desa kerjanya Ngeres di Malam Suntuk dan Sebelum Terbitnya Pajar seperti Tuselak dengan memberikan Kupon sambil memberikan bisikan dengan seenaknya menggonta ganti nama penerima bantuan mungkin karena dasar perintah dari atasan nya ataukah memang karena inisiasi pribadi oknum tersebut demi mempertahankan syahwat kekuasaan demi memuluskan kursinya untuk bisa menuju priode selanjutnya.

Ataukah memang mereka lupa bahwa dipundaknya itu diamanatkan agar supaya mengayomi semua elemen masyarakat tanpa harus membeda-bedakan serta bisa berlaku adil dengan tidak hanya mementingkan keluarga dan pendukung nya semata.

Bukannya lantas bereforia dengan sedikit-sedikit mengundang media massa, media elektonik/Tv untuk diliput agar merasa seolah-seolah kinerjanya sudah baik dan benar dengan target mencari popularitas agar dikenal oleh publik secara meluas, sementara tidak sesuai yang terjadi dilapangan sehingga masyarakat ujung-ujungnya saling curiga mencuragai. Jika memang betul merasa kinerjanya bagus dan terbuka seperti yg sering diungkapkan kenapa harus ditutup-tutupi dan kenapa juga harus takut akan disorot sama masyarakat kalau memang sudah sesuai Musdes (Musyawarah Desa) dengan melibatkan para Relawan atau tokoh dimasing-masing RT dan Kekadusan untuk mengusulkan serta memverifikasi data masyarakat penerima bantuan yang terpapar pandemi Covid-19. Mestinya di publis atau dimuat saja data-data para penerima bantuan sesuai dengan klaster bantuan yg mereka dapatkan seperti : JPS Gemilang, BPNT, BST, BLT, PKH, Bansos Kabupaten, APBD II. Lalu disebar luaskan daftar namanya pada tempat strategis seperti di Pos Ronda, Musholla, Masjid dan lain-lain. Masak sampai kalah keterbukaan nya dengan pengurus masjid notabene nya sangat mengetahui secara detail mana masyarakat yg pra sejahtera atau dipabel.

Serta jangan sekali-kali juga merasa sok hebat dengan mengeyampingkan potensi orang lain dengan sedikit-sedikit mengangap unsur kekecewaan karena dasar persaingan sementara di era digitalisasi teknologi 4.0 sekarang ini tidak ada celah atau ruang hampa untuk bisa ditutup-tutupi, setiap saat dapat diakses secara online oleh warga masyarakat.

#Kenapa Takut Terbuka
#Bersama Kita Bisa

Leave a Reply

avatar
200
  Subscribe  
Notify of