Jakarta, Bidikntb.com – Kementerian Hukum dan HAM dalam press releasenya menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan pemulihan Ekonomi Nasional” dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika (DKD) Tahun 2021.

Seminar Nasional ini dilaksanakan di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM melalui zoom dan youtube. Dalam seminar ini mengajak seluruh elemen masyarakat agar dapat berperan ‘aktif ikut serta membangun Indonesia yang lebih baik

Manteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly menyampaikan, Seminar Nasional ini adalah momentum dalam mensinergkan dan mengkoordirasikan peran pemerintah sebagai kataksator dan dinamisator baik kepada masyarakat maupun dunia usaha Hamili dan semmar imi nantnya akan dimanfaatkan sebagai rumusan kakan dan rekomendasi kebyakan di bidang Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebaga salah satu pilar pemenntahan turut berperan mendorong pemulihan kesehatan dan penmgkatan ekonomi nasonai melalui revolusi digital serta mengakselarasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (easy of dong bussmess) melaui peran Dijen PP dan BPHN dalam pembenahan regulaw serta peran AHU dalam penyederhanaan proses perizinan. Dan berperan mendukung UMKM dengan menyediakan layanan digital untuk pendaftaran merek sedargkan Dujen imigrasi bennovasi menciptakan visa elekironik bagi kemudahan Investor Guna mempertajam memnsirearrung Bisnis dan HAM di Indonesia, Ditjen HAM juga telah membangun apikasi periman nako bisnis untuk memiasiitasi perusahaan di semua Iini.

Pada giat ini, hadir Wakil Presiden RI KH. Ma’rul Amin sebagai Keynote Speaker. Ia menyampaikan bahwa kondisi serta demi ketepatan dalam setiap kebjakan dan peraturan perundangundangan yang dikeluarkan guna menjaga kesemimbangan antara kesehatan dan ekonomi nasional

“Aturan kedaruratan” dibutuhkan guna mencegah keterlambatan bertindak yang berpotensi menyebabkan kerugian negara yang letih besar.

Ia menegaskan bahwa konsep rukhsah (kemudahan pada hal hal tertentu) yang serupa dengan pintu darurat di masa krisis dapat diaplikasikan dalam tata peraturan perundang: undangan.

Setiap keputusan atau kebijakan harus berdasar pada azas pemerintahan yang baik Utamanya azas pemanpaatan dan kepentingan umum.

Catatan postkotantb.com, dalam seminar ini berbagai narasumber baik dan pembuat kebijakan. akademsi. praktsi kesehatan serta pelaku @konomi berkumpul, untuk bersama-sama mendiskusikan mengenai proses dan Strategi pemenntah dalam mempercepat Indonesia sehat dan pemukhan ekonomi nasonal

Leave a Reply

avatar
200
  Subscribe  
Notify of