Mataram, Bidikntb.com – Memperingati momentum politik tiga tahun pemerintahan Zul-Rohmi, PW Pemuda NWDI bersama seluruh pengurus PD Pemuda NWDI Se-NTB dilaksanakan dengan diskusi daring melalui Zoommeeting. Kita patut syukuri, 3 tahun doctor zul dan ummi rohmi menjalankan tugas pemerintahan pada masa-masa sulit. Gempa dan pandemi Covid 19 menjadi tantangan yang berat. Namum seluruhnya bisa dilewati dengan sangat baik. Keberhasilan pemerintah dalam memaksimalkan kerja-kerja OPD tentu menjadi keberhasilan bersama yang patut kita syukuri “pungkas samsul” dalam sambutannya.

Pada diskusi daring ini, melihat keberhasilan seluruh OPD dalam mengemban amanah yang diberikan oleh Bapak gubernur dan ibu wakil gubernur harus diapresiasi penuh. Namun salah satu OPD yang dilihat masih sangat lemah dan belum maksimal dalam menjalankan tugas fungsinya yakni dinas pendidikan dan kebudayaan NTB. hal ini di sampaikan oleh Agus Salim ketua PD Pemuda NWDI Kota Bisa, Agus melihat IPM NTB yang masih pada urutan 29 dari 34 propinsi yang ada. Hal ini diakibatkan oleh lemahnya prestasi pendidikan kita, NTB menempati urutan 33 dari 34 propinsi se-Indonesia padahal DIKBUD ini merupakan instansi yang anggarannya tidak diganggu walaupun covid tapi hasilnya NIHIL ”tambah agus”.

Lemahnya pendidikan NTB akibat dari angka melek aksara yang masih sangat tinggi, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni masih tinggi, angka putus sekolah juga masih menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan. Kemudian proses mutasi kepala sekolah yang tidak rasional, yakni adanya kepala sekolah yang tidak memiliki NUK serta kepala sekoal-kepala sekolah yang bermasalah masih dipertahankan bahkan ditempatkan pada sekolah Favorit “pungkas agus”.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingginya buta aksara Indonesiaberada di enam propinsi yakni, Papua masih tertinggi dengan 21,9%, disusul NTB 7,46%, NTT 4,24%, Sulawesi Selatan 4,22%, Sulawesi Barat 3,98%, dan Kalimantan Barat 3,81%. Kita nomor urut dua dari bawah berada satu strip di atas papua. Ini menunjukkan Dikbud NTB sedang tidak serius mengurus pendidikan, kadis ini tidak mampu memetakan program prioritas sehingga yang prinsip dilupakan ungkap Hilmi Fauzi Ketua PD Pemuda NWDI Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya Hilmi juga melihat Angka partisipasi Murni tingkat SMA masih sangat jauh dari 100%, berdasarkan data BPS tahun 2020 APM tingkat SMA sebesar 66,81. Begitu juga dengan angka partisipasi kasar pada jenjang SMA sederajat masih pada angka 91,77 (data BPS 2020).

Lain halnya dengan Syarifuddin ketua Pemuda NWDI Kabupaten Lombok Timur yang menyoroti proses pergantian kepala sekolah. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pada Bab IV Pasal 10 point (1) yang berbunyi Pengangkatan Kepala Sekolah dilaksanakan bagi calon Kepala Sekolah yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7). Kemudian dijelaskan juga pada Bab V PENUGASAN KEPALA SEKOLAH Pasal 12 point (5) yang berbunyi Penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah “Baik”.

Namun Justru yang terjadi sebaliknya, Kadis Dikbud propinsi melakukan rotasi dan promosi kepala sekolah sangat tidak profesional. Masih ada kepala sekolah yang diangka dan belum memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah. Parahnya lagi kepala sekolah yang berprestasi justru digurukan tanpa dasar. Kadis dikbud ini denga secara sengaja tidak mengindahkan amanah pak Gubernur yang disampaikan dulu pada saat bersilaturrahim dengan kepala sekolah SMA/SMK se-Kabupaten KSB, di SMA 1 Pototano. Bapak Gubernur pada saat itu menyampaikan akan mengangkat kepala sekolah yang memiliki prestasi Sehingga NTB Sehat dan Cerdas betul-betul terwujud dan memiliki dampak baik bagi indeks pembangunan manusia NTB “tambah Syarif”.

Diskusi daring yang dipandu sekretaris PW Pemuda NWDI NTB ahmad muslim menambahkan pandangan terkait carut marutnya pendidikan NTB. dikatakan bahwa ada kepala sekolah yang bermasalah memalsukan NUN siswa dan memalsukan data kepegawaian untuk diangkat menjadi bendahara BOS, orang-orang ini masih dipertahankan sebagai kepala sekolah sampai saat ini, bahkan ditempatkan di sekolah Favorit. Tidak hanya itu, kadis dikbud sudah hilang arah mengelola pendidikan NTB yang harusnya kerja-kerjanya mengacu kepada 8 standar pendidikan, bukan justru mengurus masker dan mengadakan kompetisi dangdut untuk siswa SMA/SMK, siswa bukan diminta belajar malah disuruh lomba dangdutan.
Muslim menambahkan bahwa hasil diskusi ini akan dijadikan bahan rekomendasi untuk disampaikan secara terbuka kepada Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh kepada dinas DIKBUD NTB demi kemajuan dan kualitas pendidikan NTB.

Leave a Reply

avatar
200
  Subscribe  
Notify of